UPT SDA Bah Bolon

UPT PSDA Bah Bolon Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara di bidang pengelolaan sumberdaya air, di wilayah sungai meliputi urusan-urusan :

1) Pengelolaan irigasi lintas kabupaten/kota

2) Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, industri, pariwisata, air minum, listrik tenaga air, pelabuhan, dll).

3) Pengelolaan sungai

4) Pengelolaan Danau, waduk, situ, embung

5) Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan

6) Pengelolaan rawa

7) Pengendalian pencemaran air

8) Perlindungan pantai

9) Perlindungan muara dan delta.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, UPT PSDA Bah Bolon mempunyai 3 fungsi utama yakni :

1) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan.

2) Pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air.

3) Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan.

UPT PSDA Bah Bolon merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara yang tersebar di beberapa daerah kewenangan di Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara.
Menurut dari beberapa sumber cikal bakal terbentuknya UPT atau Balai pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air secara umum di Inonesia berawal dari Salah satu komponen kegiatan yang disebut Java Irrigation and Water Management Project (JIWMP) yang didanai oleh Bank Dunia melalui Loan 3762-Ind yang dimulai sejak TA.1994/1995 dan berakhir pada 31 Desember 2002. Kegiatan ini disebut juga Basin Water Resources Management (BWRM).

Tujuan utama dari kegiatan BWRM adalah terbentuknya suatu unit/lembaga pengelola sumber daya air di wilayah sungai (WS) yang dapat melakukan pengelolaan sumber daya air secara professional dan andal. Sebagai proyek percontohan, pada waktu itu dipilih 5 wilayah sungai untuk kegiatan BWRM. Kelima WS dimaksud adalah Ciujung Ciliman, Cimanuk Cisanggarung, Jratunseluna, Progo-Opak-Oyo dan Sampean. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada kelima WS dibentuk organisasi yang disebut Satuan Tugas (SATGAS) PSDA. Pada awal kegiatannya Satgas PSDA hanya memiliki beberapa kegiatan yakni : pengelolaan data base, pengelolaan alokasi air, pengelolaan kualitas air, river infrastruktur maintenance, pengelolaan banjir, dan pengembangan kelembagaan.

Karena organisasi Satgas bersifat ad-hoc (sementara), maka pada tahun 1996 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.176/1996 tentang Pedoman Pembentukan UPTD/Balai PSDA. Dengan Kepmendagri tersebut di 5 Propinsi dibentuk 30 (tiga puluh Balai PSDA) yakni Jawa Barat 5 Balai, Jawa Tengah 6 Balai, DIY 2 Balai, Jatim 9 Balai dan Sumatera Utara 5 Balai.

Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, Bank Dunia menambah jangkauan bantuannya kepada 19 Balai lainnya non percontohan yang ada di P.Jawa, baik untuk operasional kegiatan Balai maupun bantuan teknik oleh konsultan

Mulai tahun 2001 Pemerintah Belanda memberikan bantuan hibah untuk program yang disebut Indonesia Water resources and irrigation reform program (IWIRIP) melalui hibah TF 027755. Salah satu komponen dalam hibah tersebut adalah kegiatan BWRM di 6 Propinsi yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Sulsel dan NTT. Sama halnya dengan BWRM di Jawa yang dimulai sejak tahun 1994, tujuan utama dari BWRM program IWIRIP adalah terbentuknya unit pengelola sumberdaya air yang professional dan andal.
Sejak Berdirinya Dinas Pengelolaan Pengelolaan sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1946, telah mengalami perubahan Nomenklatur, yaitu :

1. Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara didirikan pada tahun 1946 - 1949.

2. Dinas Pengairan Provinsi Sumatra Utara resmi berdiri tanggal 3 Desember 1953.

3. Dinas pada Jaman Belanda bernama ‘Locale Warkeen.’, lalu berubah menjadi :

- Jawatan Pengairan Daerah Sumatra Utara.
- Dinas Pengairan dan Tenaga Listrik Privinsi Daerah Tinggat I Sumatara Utara.
- Dinas Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatara Utara.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.16 Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005 mengalami Nomenklatur kembali sehingga UPTD Balai PSDA berkembang menjadi 10 (Sepuluh) Balai termasuk UPT PSDA Bah Bolon Provinsi Sumatera Utara.

Namun jauh sebelum berdirinya Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 1946 yaitu Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, daerah perkebunan yang di buka secara besar – besaran di Sumatera bagian Timur memerlukan tenaga kerja yang besar juga, untuk itu pemerintahan pada masa itu mendatangkan pekerja yang berasal dari Pulau Jawa. Sesuai dengan perkembangan waktu pertambahan penduduk juga meningkat, sehingga memaksa pemerintahan Belanda memutuskan untuk memperluas areal pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan bagi kaum pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Belanda pada masa itu adalah meningkatkan pola tanam dengan sistem irigasi yang memadai guna mendukung bagi persawahan yang di buka dengan membangun Bendung Java Colonisasi/Purbogondo yang di bangun pada Tahun 1920.
Bendung yang dibangun tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 1980, dimana Dimensi dan Struktur Bendung berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan areal yang akan diari. Dana yang dipergunakan untuk memperbaiki secara total Bendung tersebut menggunakan Dana pinjaman Loan ADB, untuk mengairi areal persawahan seluas 1.030 Ha, dengan debit pengambilan sebesar 2.266 m3/detik yang bersumber dari Sungai Bah Pamujian.

Bendung Java Colonisasi/Purbogondo sejak dibangun Kolonial Belanda telah beberapa kali dilaksanakan Rehabilitasi maupun Peningkatan jaringan, kini kondisi Bendung Java Colonisasi/Purbogondo setelah dilakukan penelusuran (Walkthrough) di atas dapat dilihat di tabel.1